UPT Dukcapil Palabuhanratu Beri Layanan Khusus untuk Anak Yatim

Wartawan USEP MULYANA

Kantor UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Palabuhanratu memberlakukan kebijakan yang bijaksana yakni membebaskan anak yatim yang berumur di bawah 18 tahun dari biaya pembuatan dokumen kependudukan. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang lainnya diberlakukan biaya sesuai dengan perda.

“Kebijakan ini diambil semata-mata mengharapkan limpahan keberkahan dan  kelancaran dalam menjalankan tugas,” kata Kepala UPT Dukcapil Palabuhanratu, Endra Mulyana dalam wawancara khusus awal pekan ini. 

Cakupan pelayanan gratis untuk anak yatim itu meliputi pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga buat ibunya, atau KTP bagi anak yatim yang telah memenuhi syarat. Kelebihan dan hikmah membantu anak yatim, ujar Endra, nashnya jelas tercantum pada Al-Quran.

Sejak dilantik menjadi kepala UPT Dukcapil Palabuhanratu, Endra bersama anak buahnya langsung bergerak ke wilayah-wilayah terpencil untuk memastikan semua warga yang tinggal di wilayah pelayanannya memiliki dokumen kependudukan. Dia mencanangkan gerakan, semua warga terlayani dalam pembuatan KK, KTP, dan akta kelahiran. 

Turun ke bawah, kata Endra, diperlukan untuk  mempercepat proses pembuatan dokumen-dokumen tersebut. Dia menerapkan salah satu filosopi  dalam strategi sepak bola yaitu pertahanan terbaik adalah menyerang. Seperti itu pula, pola kerja yang diterapkannya agar mereka bisa langsung bertatap muka dan menjelaskan tentang pentingnya fungsi dokumen kependudukan bagi warga.

Dalam mewujudkan pelayanan optimal, kata Endra, jajarannya terkendala oleh terbatasnya mesin untuk proses perekaman dan pencetakan KTP. UPT Dukcapil Palabuhanratu harus melayani warga di 6 kecamatan yang terdiri Warungkiara, Bantargadung, Simpenan, Cikakak, Palabuhanratu, dan Cisolok dengan jumlah desa 58.  Di lingkungan kerjanya, Endra dibantu 10 orang staf dan 1 orang kepala tata usaha. “Kami semua sudah seperti saudara. Jadi di antara kami tidak mengenal atasan dan bawahan,” ujarnya. (*)

Sumber: Pelita Sukabumi

Read More

HPN 2019, Gaji Wartawan Masih Saja di Bawah Standar

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Gaji dari sebagian wartawan yang bertugas di wilayah Sukabumi masih berada di bawah standar yang layak. Banyak wartawan yang penghasilan tiap bulannya tidak mencukupi untuk menutup pengeluaran selama satu bulan. Mereka harus gali lubang tutup lubang untuk menyelamatkan ekonomi keluarganya.

Karenananya diskursus yang dikembangkan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019 tidak hanya menyangkut urusan otak yang direpresentasikan dengan profesionalisme wartawan, tetapi juga penting dibahas urusan kebutuhan perut para wartawan. 

“Meningkatkan profesionalisme wartawan memang penting, bahkan teramat penting. Tetapi juga penting dibahas dan diperhatikan kesejahteraan para wartawan. Bagaimanapun wartawan berhak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya atas profesi yang ditekuninya,” kata Ketua PWI Perwakilan Kota Sukabumi, Abu Hanifah Nasution dalam pernyataannya terkait HPN 2019, Sabtu (9/2/2019).

Sudah menjadi rahasia umum, ujar Hanif, tidak sedikit wartawan yang gajinya  di bawah standar, bahkan ada yang di bawah UMK. Di sisi lain, sebagian wartawan memang dapat menikmati hidup sejahtera karena mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal seperti berdagang, menjalankan kongsi usaha dengan pihak lain, atau bisnis di bidang jasa. 

“Saya sering berdialog dengan wartawan dari berbagai organisasi dan media. Sebagian besar dari mereka menyampaikan keluhan minimnya penghasilan yang tidak mencukupi untuk mengimbangi perkembangan harga-harga barang yang terus melambung. Makanya refleksi peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, saya juga fokus pada program peningkatan kesejahteraan wartawan di samping upaya meningkatkan profesionalisme” ungkap Hanif.

Hal itu sejalan dengan program kerja kepengurusan PWI Kota Sukabumi yang dipimpinnya yakni memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan para wartawan. Di Kota Sukabumi masih ada wartawan yang belum mempunyai rumah, mereka tinggal di rumah kontrakan atau rumah orang tua.

“Salah satu bentuk nyata dari program tersebut adalah memperjuangkan kepemilikan rumah bersubsidi bagi anggota PWI di Kota Sukabumi dan wartawan lainnya. Alhamdulilah sudah ada pengembang yang mau memperjuangkan perumahan untuk wartawan,” katanya.

Sebagai jurnalis berdarah Nasution seperti Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Hanif akan terus berjuang untuk mewujudkan programnya itu. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung ini bersama rekan-rekannya di PWI Kota Sukabumi sudah meletakkan fondasi untuk mencapai obsesi dan cita-cita mensejahterakan wartawan. “Pada peringatan Hari Pers Nasional ini, kami mengajak rekan-rekan wartawan dari semua organisasi untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan disertai kerja keras untuk meningkatkan profesionalisme,” ujar Hanif. (*)
Sumber: Pelitasukabumi.com

Read More